LSM Indonesia Menolak Membangun Hubungan Diplomatik dengan Israel

Posting : 24 Jun 2021



Kelompok Muslim Indonesia dan organisasi non-pemerintah (LSM) telah menolak tawaran Israel untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara mayoritas Muslim lainnya, menyusul kesepakatan serupa dengan Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Bahrain dan Sudan.

Mereka menegaskan bahwa UUD 1945 Indonesia menolak segala bentuk penjajahan.  Berbicara kepada Anadolu Agency (AA), Sudarnoto Abdul Hakim, direktur Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk hubungan luar negeri dan kerja sama internasional, mengatakan Israel berusaha memecah kekuatan negara-negara yang mendukung Palestina, khususnya di Asia Tenggara.  Hakim mengatakan bagi Indonesia, mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat UUD 1945.

"Jadi sangat kecil kemungkinan Indonesia akan mengubah pandangannya dan mengikuti ajakan Israel," katanya.  Kamis lalu, Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni, mengatakan kepada media lokal bahwa Israel ingin bekerja untuk membangun hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Ketiga negara telah menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum Perang Arab-Israel 1967.

Karni mengatakan kritik dari para pemimpin tiga negara itu "tidak jujur" dan mengabaikan "sifat sebenarnya dari konflik," yang katanya antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas dan bukan rakyat Palestina, menurut Jerusalem Post.

Menanggapi pernyataan tersebut, Hakim menyebut narasi yang dikembangkan oleh Israel sebagai "upaya untuk melokalisasi masalah Palestina, seolah-olah masalah itu hanya masalah hubungan antara Israel dan Hamas, padahal mereka terus menduduki Palestina."

“Memang tiga negara muslim di Asia Tenggara ini – Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam – termasuk negara yang tidak pernah mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tambahnya.

Menyebut pernyataan Karni sebagai "bentuk pengalihan naratif yang sangat menyesatkan," Hakim mengatakan pernyataan itu menutupi fakta sejarah tentang pencaplokan, penggusuran, dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

"Masalah utamanya adalah pendudukan dan imperialisme Israel. Ini bukan konflik antara Hamas dan Israel," katanya.  Mengenai Perdana Menteri Israel yang baru Naftali Bennett, Hakim mengatakan dewan akan tetap teguh dan situasi ini hanya akan memperkuat pendiriannya dalam membela Palestina.

Juga berbicara kepada AA, Muhendri Muchtar, ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), mengatakan tidak ada kesalahpahaman tentang sikap orang Indonesia untuk mendukung Palestina.  Muchtar mengatakan Karni mencoba memutarbalikkan fakta tentang situasi di Palestina, menyebutnya "penipuan Israel atas pendudukan Palestina."

"Dari sudut pandang kemanusiaan, setiap manusia tidak akan setuju dengan kolonialisme," katanya.

Muchtar juga menolak pernyataan yang mengatakan Israel hanya memerangi Hamas, bukan Palestina, "Jika yang terjadi di Palestina adalah perang Israel melawan Hamas, mengapa faksi-faksi perlawanan lainnya, termasuk Fatah, yang melakukan pembalasan?"

 'Israel mencari legitimasi'

Sementara itu, Agung Nurwijoyo, pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, mengatakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukanlah prioritas kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.  "Kami juga belajar dari normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab baru-baru ini bahwa itu bukan jaminan perdamaian," kata Nurwijoyo kepada AA.

Dia mengatakan Israel berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia karena pengakuan kedaulatan Israel oleh negara-negara mayoritas Muslim akan menambah legitimasi klaim Tel Aviv.

Nurwijoyo mengatakan pembukaan hubungan diplomatik merupakan pintu masuk bagi kerjasama formal yang lebih luas antara Indonesia dan Israel, termasuk perdagangan, investasi dan pertahanan.  Dia menyarankan agar Indonesia fokus pada langkah-langkah mendorong untuk memfasilitasi kehadiran aktor internasional, baik di Yerusalem, Tepi Barat yang diduduki atau Jalur Gaza, sebagai tindakan pencegahan terhadap eskalasi konflik.  Dia mengatakan negara perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat "peta jalan perdamaian," dimulai dengan penyatuan Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah.

Nurwijoyo mengatakan Indonesia juga harus tetap konsisten dalam mengambil langkah-langkah konkrit untuk Palestina, terutama untuk peningkatan kapasitas masyarakat Palestina yang terus dilakukan selama ini.

"Akan lebih baik jika juga dibangun langkah konkrit dengan kelompok masyarakat sipil yang memang memiliki simpati yang besar terhadap masalah ini,” tambahnya.