Petani Sawit Gondai Menggelar Doa Bersama untuk Kelancaran Proses Hukum

Posting : 03 Feb 2020



PEKANBARU - Kasus hukum sengketa lahan yang terjadi antara PT Nusa Wana Raya (NWR) dengan PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) di Kecamatan Langgam, Pelalawan seyogyanya bisa menjadi pintu masuk bagi negara untuk melakukan penataan agraria pada lahan/hutan baik yang berada lama kawasan hutan atau non kawasan hutan untuk dapat dikelola oleh masyarakat secara tepat sasaran, pasti dan efektif untuk menopang ekonomi masyarakat.

Para petani Gondai yang menggantungkan ekonomi mereka pada perkebunan sawit terdampak penggusuran "illegal atau cacat" atas dasar perhitungan yang salah menggelar doa bersama guna kelancaran proses hukum selanjutnya yang akan diambil oleh masyarakat atau Satgas yang dibentuk oleh Pemerintah Riau.

Pemerintah Provinsi Riau juga telah membentuk Satgas Penertiban Lahan/ Hutan Ilegal yang ditetapkan melalui SK Gubernur Riau nomor: 1078/IX/2019 tertanggal 25 September 2019, yang memiliki kewenangan untuk menelisik dan menyelidiki legalitas penguasaan lahan/ hutan yang menjadi sengketa antara PT NWR dan PSJ. 

Hasil pemeriksaan Satgas tersebut akan menjadi pintu masuk untuk mengarahkan lahan-lahan tersebut sebagai objek reforma agraria, apakah diselesaikan dengan skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ataupun Perhutanan Sosial (PS). Dengan demikian, masyarakat akan bisa menjadi subjek penerima program reforma agraria pada areal tersebut.

Disampaikannya, petani sawit Gondai yang terancam kehilangan nafkah menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh negara.

Hasil penelusuran lainnya, PSJ hanya mengantongi izin usaha perkebunan seluas 1.500 hektare. Alhasil, dari total 9.324 hektare yang dikelola, termasuk 3.323 hektare yang dieksekusi melalui putusan MA, serta izin IUP hanya 1.500 hektare, maka ada 4.500 hektare lahan yang dikelola PSJ dengan status tidak jelas. 

Satgas Penertiban Hutan dan Lahan Provinsi Riau sebaiknya bisa melakukan upaya penghitungan batas-batas sehingga keberadaan lahan atau hutan dapat memiliki legalitas penguasaan dan pengelolaan yang jelas secara hukum.